Pantau Harga Beras, Ombudsman RI Akan Investigasi Tiga Wilayah
JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) segera melaksanakan Investigasi Atas Prakasa Sendiri terkait pelayanan pendistribusian dan persediaan stok beras dalam rangka peningkatan kualitas ketahanan pangan nasional. Investigasi tersebut rencananya akan dilaksanakan di tiga kota di Pulau Jawa.
Anggota Ombudsman RI, Muhammad Khairul Anwar mengatakan investigasi tersebut dilandasi adanya fenomena sering terjadinya kelangkaan ketersediaan dan ketidakstabilan harga beras di pasar. “Untuk itu kami perlu mendapatkan masukan berupa data maupun pendapat terkait ketersediaan beras ini dari para stake holderdi bidang ketahanan pangan,” ujar dia dalam Diskusi Tematik Problematika Tata Niaga Beras di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (1/7).
Khairul menambahkan masukan dari para stake holder ini akan menjadi salah satu bahan dalam pelaksanaan investigasi tentang ketersediaan beras. “Kenapa kita lakukan di tiga daerah di Pulau Jawa, karena kita ingin lebih mendekatkan pengaduan masyarakat dengan penyelesaian laporan di daerah. Jangan semuanya numpuk di Jakarta,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, Wahyu Suparyono mengatakan penggelontoran beras miskin (raskin) diharapkan dapat menstabilkan harga beras di lapangan. “Realisasi penyaluran beras miskin cukup bagus. Sehingga kami berharap program raskin ini bisa menekan harga-harga di pasar,” ujarnya.
Wahyu mengatakan pihaknya telah melakukan langkah akselerasi penyerapan gabah beras. Salah satunya dengan dibentuknya Direktorat Pengadaan dan peningkatan optimalisasinya. “Kami juga menjalankan program kemitraan dengan petani dan poktan,” kata dia.
Ia juga menyatakan dukungan atas investigasi yang akan dilakukan oleh Ombudsman RI demi meningkatkan ketahanan pangan khususnya ketersediaan dan kestabilan harga beras. (Humas ORI)
